Adolf Frederik

Organisasi masyarakat sipil (OMS) adalah organisasi masyarakat yang menyentuh langsung  dengan masalah ekonomi dan sosial dan banyak berfokus pada isu-isu yang menjadi inti kerja pemerintah dan organisasi internasional lainnya. OMS semakin banyak menggunakan jaringan yang luas untuk mengejar aktivitas mereka dan mencoba mempengaruhi kebijakan mengenai berbagai isu. Pengaruhnya meluas ke warga, parlemen dan pemerintah. OMS berkomitmen untuk bersikap transparan mengenai pekerjaannya, menjelaskan dirinya sendiri, dan mendengarkan orang-orang yang dihadapinya, dan melibatkan komponen masyarakat secara utuh  melalui sharing informasi, dialog, dan konsultasi baik di tingkat global maupun nasional. Istilah "organisasi masyarakat sipil" merujuk pada berbagai asosiasi warga negara yang ada di hampir semua negara anggota untuk memberikan manfaat, layanan, atau pengaruh politik kepada kelompok tertentu di dalam masyarakat. OMS meliputi forum bisnis, asosiasi berbasis agama, serik...

Dalam kuliah Masyarakat Sipil pada tanggal 2 Mei 2017, saya dan teman-teman mendapat banyak poin penting tentang Civil Society. Meskipun penjelasan yang disampaikan Mas Willy Purna Sadhi pada waktu itu belum bisa menjawab beberapa pertanyaan penting dalam tugas refleksi ini karena beliau banyak menjelaskan tentang esensi dari Blok Politik Demokratik itu sendiri. Namun, saya akan menarik beberapa kesimpulan kecil untuk menjawab poin poin tugas tersebut. Indonesia: Negara Demokrasi tanpa Demokratis Pada awal pelaksanaan pembangunan, pemerintahan Orde Baru mendapat kepercayaan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Rakyat Indonesia yang dalam enam dasa warsa sangat menderita, sedikit demi sedikit dapat dientaskan. Namun sangat disayangkan kemajuan Indonesia pada waktu itu hanya semu belaka. Hasil pembangunan telah mencitakan kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Hal ini terjadi karena adanya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang berkembang dalam ke...

Perbedaan dan  persamaan  sistem pemerintahan demokrasi parlementer, terpimpin, dan orde baru dapat dilihat dari ciri-ciri ketiga sistem pemerintahan ini. Pertama, demokrasi parlementer. Beberapa ciri-ciri demokrasi parlementer diantaranya; 1.Presiden Sebagai Kepala Negara, Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan Dalam sistem parlementer presiden sebagai kepala negara hanya bertindak sebagai kepala negara yang mengawasi tanpa memiliki kewenangan apapun atas tindakan pemerintah. Tindakan dan kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. 2. Eksekutif Bertanggung jawab pada Legislatif Lembaga eksekutif bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya kepada legislatif (parlemen). Pelaporan dan semua kewenangan atas keputusan harus melalui legislatif terlebih dulu. Jika hal yang hendak dijalankan tidak mendapatkan izin dari legislatif maka mutlak harus dijalankan sesuai perintah parlemen. 3. Kek...

Memilih Strukturalisme  sebagai Refleksi atas Pendekatan Behavioralisme Ilmu politik telah mengalami perkembangan yang menarik sebagai sebuah disiplin ilmu. Perkembangan tersebut diwarnai oleh adanya perdebatan di antara para ilmuwan politik yang berbeda pandangan tentang apa yang seharusnya menjadi obyek utama dalam kajian ilmu politik dan bagaimana cara mempelajari obyek studi tersebut. Perdebatan itu semakin hebat semenjak dasawarsa limapuluhan, yaitu setelah sebagian ilmuwan politik menggunakan pendekatan tingkah laku (behavioral approach) untuk mempelajari kehidupan politik. Pendekatan perilaku terhadap analisis politik dan sosial berkonsentrasi pada satu pertanyaan tunggal yakni mengapa orang berkelakuan sebagaimana yang mereka lakukan? yang membedakan pendekatan perilaku dengan dengan pendekatan lain adalah bahwa : (a) perilaku dapat diteliti (observable behaviour) dan (b) penjelasan apapun tentang perilaku tersebut mudah diuji secara empiris. Namun, pendekatan in...