PENDEKATAN STRUKTURALISME

Review Bacaan

“Do Rules Matter?” (Norris)

Dalam beberapa tahun perkembangan sebuah negara, ada banyak pembahasan tentang bagaimana memahami pemilu.  Untuk memahami persoalan tersebut, buku berjudul “Do Rules Matter?” karya Norris ini sebenarnya membandingkan perspektif yang ditawarkan oleh kelembagaan pilihan rasional dan modernisasi budaya
teori. Sekolah pemikiran yang luas ini membentuk literatur, masing-masing
beberapa kontributor masing-masing menawarkan harapan yang kontras tentang dampaknyadan konsekuensi rekayasa pemilihan terhadap perilaku manusia. Masing-masing juga mencerminkan perpecahan yang lebih dalam didalamnya ilmu sosial. Kedua perspektif tersebut menawarkan interpretasi alternatif bagaimana aktor politik akan merespon perubahan-perubahan yang terjadi serta melihat pengaruhnya terhadap perilaku rakyat.

 Pertama, Institusionalisme Pilihan Rasional dan Kalkulus Imbalan Gagasan dasar mengarah kepada peraturan formal untuk menentukan perilaku politik, yaitu pendekatan populer untuk memahami undang-undang pemilihan, dan ini sangat umum terjadi pada pilihan institusionalisme dan model teori permainan rasional, serta implisit dalam asumsi yang dibuat dalam banyak sistem hukum, historis, dan struktural sistem pemilihan. Klaim teoritis utama dalam institusionalisme pilihan rasional adalah bahwa peraturan pemilihan formal menghasilkan insentif penting yang mampu membentuk dan menghambat perilaku politik. 16 Aturan pemilihan formal dipahami di sini sebagai kerangka legislatif yang mengatur pemilihan, sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi, konvensi konstitusional, undang-undang dasar, kode etik, dan prosedur administratif yang disahkan oleh undang-undang dan dapat diberlakukan oleh pengadilan.

 Tulisan ini memusatkan perhatian pada peraturan formal karena kebanyakan perhatian dalam literatur tentang teknik pemilihan telah menekankan hal ini sebagai instrumen utama kebijakan publik. 17 Perbedaan utama adalah bahwa peraturan formal terbuka terhadap amandemen oleh proses politik, baik oleh undang-undang, eksekutif perintah, revisi konstitusi, judicial judgment, atau keputusan birokrasi.

Penjelasan tentang institusionalisme pilihan rasional yang dieksplorasi dalam buku ini terletak pada serangkaian klaim: 1). Aturan pemilihan formal membentuk insentif yang dihadapi aktor politik. 2). Aktor politik adalah pemeras suara yang rasional dalam mengejar pemilihankantor yang merespons secara strategis insentif pemilihan. 3). Secara khusus, berdasarkan peraturan formal, kami berhipotesis bahwa: Menurut ambang pemilihan, partai memutuskan apakah akan melakukannya ikuti strategi menjembatani atau mengikat. Sedangkan Menurut struktur pemungutan suara,
mereka harus menawarkan manfaa-manfaat partikular atau hal yang terprogram. 4). Warga negara menanggapi strategi pemilihan alternatif yang diadopsi oleh politik
aktor; Mereka juga merespons langsung peraturan pemilihan yang mempengaruhi
peran mereka sebagai warga negara, dengan konsekuensi yang nyata terlihat dalam massa tingkahlaku. 5). "Rekayasa pemilihan" - mengubah peraturan pemilihan formal dengan kapasitas tertentu untuk menghasilkan konsekuensi besar dengan mengubah strategi perilaku politisi, partai dan warga negara.

Kedua, Teori Modernisasi Budaya berhubungan dengan bagaimana memahami perilaku manusia. Argumennya ialah Aturan hukum formal terkandung dalam konstitusi, undang-undang dan peraturantertulis dapat didokumentasikan dengan seksama, dikategorikan secara mendalam, tepat diukur, sehingga karenanya bermanfaat dibandingkan di banyak negara. Pola perilaku yang mendalam dan kebiasaan dapat bertahan tanpa berubah, membuat adanya perubahan  para reformator pemilu. Teori modernisasi budaya alternatif berbeda dalam penekanannya ketika melihat apa yang mendorong perilaku manusia.

Ada empat argumen pertama dalam melihat teori ini, antara lain: 1). Proses modernisasi masyarakat mengubah struktur masyarakat dalam cara yang dapat diprediksi. 2). Modernisasi masyarakat memiliki konsekuensi yang mendalam bagi politik budaya, dengan bentuk-bentuk baru politik warga negara yang muncul pasca-industri masyarakat. 3). Budaya politik ditransmisikan melalui proses sosialisasi dialami pada masa kanak-kanak dan remaja, termasuk akuisi norma dan nilai sosial kebiasaan.  Elit politik dimotivasi oleh afektif. 4). Rekayasa pemilihan memiliki kapasitas terbatas untuk menghasilkan perubahan jangka pendek dalam perilaku politik.